TOL LAUT Versus KARANTINA “MENGUBAH PERSEPSI POLA OPERASIONAL KARANTINA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA” (Arifin Tasrif)

Ada 16 Program Prioritas Pemerintah Kabinet Kerja Tahun 2016 yang harus dipacu pelaksanaannya, meskipun demikian yang sangat terkait dan terkait langsung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Karantina Pertanian yang perlu menjadi pemikiran bersama adalah Program: 1. Tol laut; 2. Kedaulatan Pangan; 3. Pariwisata; 4. Penegakan Hukum; 5. Reformasi Birokrasi; 6. Pembangunan Papua; 7. Pengembangan Kawasan Perbatasan; 8. Optimalisasi Penerimaan negara; dan 9. Peningkatan Ekspor Non-Migas. Program dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian di dalam pelaksanaan program prioritas K/L tersebut sebagaimana terlampir.

A. Latar belakang

Pemerintah Kabinet Kerja 2014-2019 telah menetapkan 16 Program Prioritas yang menjadi pijakan  Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan percepatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga. Pada Tahun 2016 ada 16 Program Prioritas yang harus dipacu pelaksanaannya oleh Kementrian/Lembaga termasuk Kementerian Pertanian yang di dalamnya terdapat Badan Karantina Pertanian.

 

Badan Karantina Pertanian yang merupakan salah satu Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertanian tentunya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya  baik mendukung Program Prioritas Kementerian Pertanian maupun yang bersinggungan dengan banyak Program Prioritas Kementerian/Lembaga lainnya. Oleh sebab itu menindak lanjuti arahan Bapak Presiden RI pada pelaksanaan rapat Pemerintah dengan seluruh Unit Eselon I dan Eselon II Kementerian/Lembaga pada tahun 2016, maka Badan Karantina Pertanian dapat memanfaatkan Kebijakan Politik Penganggaran Pemerintah tahun 2016 untuk terus mengupayakan pembangunan nasional di bidang manajemen perkarantinaan nasional.

 

B. Program Prioritas Kabinet Kerja Tahun 2016.

Ada 16 Program Prioritas Pemerintah Kabinet Kerja Tahun 2016 yang harus dipacu pelaksanaannya, meskipun demikian yang sangat terkait dan terkait langsung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Karantina Pertanian yang perlu menjadi pemikiran bersama adalah Program: 1. Tol laut; 2. Kedaulatan Pangan; 3. Pariwisata; 4. Penegakan Hukum; 5. Reformasi Birokrasi; 6. Pembangunan Papua; 7. Pengembangan Kawasan Perbatasan; 8. Optimalisasi Penerimaan negara; dan 9. Peningkatan Ekspor Non-Migas. Program dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian di dalam pelaksanaan program prioritas K/L tersebut sebagaimana terlampir.

 

Program Prioritas K/L dapat diselaraskan dengan Renstra Barantan 2014-2019 sehingga capaian dan output kinerja tetap dapat terukur dengan baik. Pada kajian sederhana ini hanya akan fokus kepada Progam Prioritas Pembangunan TOL LAUT yang bersinggungan dengan pelaksanaan Tugas Pokok Badan Karantina Pertanian.

 

C. Tol laut Vs Karantina

Rancangan arsistektur Tol Laut Indonesia akan terhubung dengan 67 pelabuhan, terdiri dari 24 Pelabuhan Utama, 36 Pelabuhan Pengumpul dan 7 Pelabuhan Pengumpan yang akan dikembangkan pada tahun 2015-2019. Kapal yang akan disiapkan pada tahun 2015-2019 sebanyak 83 unit kapal kontainer, 500 unit kapal rakyat, dan 26 unit kapal perintis. Kapal-kapal tersebut akan menjadi transportasi utama di dalam implementasi Tol Laut yang menghubungkan antar pulau-pulau di dalam wilayah negara RI dan memperlancar sistem logistik nasional.

 

Sudah menjadi kenyatan bahwa pembangunan di kawasan Barat telah berjalan lebih baik jika dibandingkan dengan pembangunan di Kawasan timur Indonesia yang meliputi provinsi yang berada di Pulau Sulawesi, Maluku,  Ternate, NTT, dan Papua.  Oleh sebab itu pada kurung waktu 2015-2019 ada 9 Pelabuhan yang akan dikembangkan di kawasan Timur Indonesia meliputi: Pelabuhan Makassar, Bitung, Lombok, Kupang, Halmahera, Ambon, Sorong, Jayapura dan Merauke.

 

Selain persiapan ke 9 pelabuhan tersebut mejadi pelabuhan internasional, saat ini Pemerintah (Kemenhub) tahun 2015 telah mengeluarkan 6 Rute Tol Laut di Indonesia dan khususnya di kawasan timur Indonesia meliputi :

 

Rute 1: melayari Tg Perak (Surabaya), Tual (Maluku), Fak-Fak (Papua Barat), Kaimana (Papua) dan Timika (Papua) pulang-pergi.

 

Rute 2: melayari Tg Perak (Surabaya), Saumlaki (Maluku), Dobo (Maluku), Merauke (Papua) pulang-pergi.

 

Rute 3: melayari Tanjung Perak (Surabaya), Reo (NTT), Maumere (NTT), Lewolebo (NTT), Rote (NTT) dan Sabu (NTT) pulang-pergi.

 

Rute 4: Tanjung Priok (Jakarta), Biak (Papua Barat), Serui (Papua), Nabire (Papua), Wasior (Papua Barat), Manokwari (Papua Barat) pulang-pergi.

 

Rute 5: Tanjung Priok (Jakarta), Ternate (Maluku Utara), Tobelo (Maluku Utara), dan Babang (Maluku Utara) pulang-pergi.

 

Ke lima trayek tol laut yang melayari kawasan timur Indonesia merupakan kapal cargo dan barang yang khusus mengangkut barang dan hasil-hasil pertanian untuk memperlancar transportasi laut kawasan timur Indonesia. Sedangkan Rute 6: merupakan rute 6 yang melayari khusus kawasan Barat Indonesia.

 

Dari gambaran political will Pemerintah untuk membangun Kawasan Timur Indonesia dengan pembangunan pelabuhan, penyediaan sarana transportasi laut serta penentuan Rute Tol Laut yang menghubungkan berbagai pulau-pulau potensial dan kaya sumber alam tetapi terpencil dan sulit dijangkau akan segera menjadi poros ekonomi baru di dalam negeri.

 

Terkait dengan hal tersebut maka paradigma yang berkembang dijajaran Badan Karantina Pertanian akan Kinerja Operasional Perkarantinaan di Kawasan Timur Indonesia yang selama ini belum mendapat porsi perhatian prioritas seharusnya mulai dibangun untuk meningkatkan kinerja operasional perkarantinaan di kawasan timur Indonesia dengan dukungan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana lainnya, IT, SDM dan Pendanaan yang memadai. Barantan dapat memanfaatkan isu Program Prioritas K/L lainnya yang telah menjadi kesepakatan nasional, sehingga Barantan dapat memperoleh pembiayaan yang memadai apakah bersumber dari Kementerian Pertanian atau dapat bersumber dari Kementerian/Lembaga lainnya.

 

Penetapan Rute-rute baru yang umumnya melayani Wilayah Kerja UPT Barantan di Kawasan Timur Indonesia perlu mendapat perhatian apakah infrastruktur dan dukungan sarana, SDM, IT serta pembiayaan telah tersedia atau belum, maka hal ini akan menjadi prioritas bagi Badan Karantina Pertanian dalam rangka pencegahan penyebaran HPHK dan OPTK di dalam wilayah Negara Indonesia sekaligus memperlancar arus perdagangan produk pertanian di dalam negeri.

 

C. Penutup

 

Posisi strategis Badan Karantina Pertanian di dalam perubahan kebijakan penganggaran keuangan Kebinet Kerja Tahun 2014-2019 seharusnya dapat disikapi   dengan berbagai upaya dan inovasi melalui terobosan-terobosan kegiatan yang bersifat strategis dalam ikut serta mendukung Program Prioritas Nasional Pemerintah K/L terkait. Dengan demikian Badan Karantina Pertanian dapat memperoleh pembiayaan yang memadai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas tahun 2017-2019.